Analisis Efektivitas Pelayanan E-Ktp di Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut

Yudi Triana Wahyudi, Aceng Ulumudin, Nurul Aida

Abstrak


Pelayanan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di pemerintahan Kecamatan Cilawu, masih terdapat permasalahan-permasalahan, diantaranya adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM), masih terdapat kesalahan data penduduk, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Di sisi lain pemerintah setempat berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin, namun dilapangan masih ditemui permasalahan-permasalahan yang muncul pada proses pelayanan publik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelayanan perekaman e-KTP serta hambatan yang mempengaruhinya di Kantor Kecamatan Cilawu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yakni dengan menggambarkan fenomena yang terjadi sesuai kenyataan dilapangan serta untuk mengetahui dan mempelajari kondisi alamiah yang tidak dimanipulasi oleh peneliti yang mengandung makna sebenarnya. Informan penelitian yaitu masyarakat yang ditemui oleh penulis di kantor Kecamatan Cilawu. Adapun konsep yang peneliti gunakan dari teori Zeithaml tentang pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian dan penganalisisan data, maka diperoleh hasil yaitu efektivitas pelayanan perekaman e-KTP pada kantor Kecamatan Cilawu, dikategorikan memang belum berjalan secara optimal. Meskipun pegawai yang ada sudah menguasai teknis pekerjaannya, memberikan informasi dengan akuntabel dan transparan serta pegawai memiliki kemampuan yang handal baik dalam hal pendidikan, pengalaman maupun pembinaan kerja yang baik. Tetapi belum dapat ditunjang oleh kurangnya jumlah pegawai tersebut, serta fasilitas alat perekaman data e-KTP yang masih sering mengalami gangguan (jaringan). Hal tersebut sangat mempengaruhi kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.

Keputusan Bupati Garut Nomor : 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagai Kewenangan Bupati kepada Camat.

Undang-undang Nomor : 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2010. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan.

Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4844).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003.

Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 38 tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor : 4732)

Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 89 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4742)

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah.

Peraturan daerah Kabupaten Garut Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor :27)

Peraturan daerah Kabupaten Garut Nomor : 27 Tahun 2008 tentang susunan organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor : 42)

Peraturan Bupati Garut Nomor : 556 Tahun 2012 tentang tugas pokok, fungsi dan tata Kecamatan pola A.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.