Desentralisasi Program Keluarga Berencana Analisis Dampak Perubahan Kelembagaan Program Keluarga Berencana pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

Rike Anggun Artisa

Abstrak


Persoalan kependudukan selalu menjadi topic yang menarik untuk didiskusikan. Bagaimana tidak, permasalahan di dalamnya sedikit banyak dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Di Indonesia, persoalan kependudukan juga telah membawa pengaruh yang besar sehingga pemerintah mengupayakan program keluarga berencana untuk mengendalikan jumlah penduduk. Sudah banyak prestasi yang didapatkan Indonesia terkait keberhasilannya dalam mengendalikan jumlah penduduk. Namun setelah diberjalannya desentralisasi, terdapat perubahan mendasar dalam program keluarga berencana, terutama di dalam kelembagaannya. Desentralisasi memberikan kewenangan penuh bagi daerah untuk mengurusi daerahnya sendiri. Termasuk untuk program keluarga berencana, kini BKKBN pusat atau provinsi tidak mempunyai kendali langsung atau kontrol penuh terhadap pelaksanaannya di daerah.
Tulisan ini ingin memberikan gambaran singkat mengenai perubahan kelembagaan dan gambaran tentang dampak perubahan tersebut khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber informasi di dapatkan dari wawancara, data-data sekunder dan dari literature yang relevan. Hasil dari analisis menunjukan bahwa dengan perubahan kelembagaan program keluarga berencana membuat keberhasilan pelaksanannya di kabupaten/kota beragam bergantung pada komitmen masing-masing daerah. Selain itu, perubahan kelembagaan ini juga berpengaruh pada pelayanan publik di bidang keluarga berencana.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Program keluarga berencana di era desentralisasi mengalami perubahan dari sisi kelembagaan. Perubahan tersebut juga yang menjadi salah satu penyebab lemahnya BKKBN dalam mewujudkan target-target kependudukannya karena pelaksanaannya diluar kontrol langsung BKKBN. Pemerintah kabupaten/kota di DIY sebagai tumpuan pelaksanaan program keluarga berencana, belum seluruhnya memiliki pandangan yang sama tentang kependudukan. Maka dari itu keberhasilan pelaksanannya di kabupaten/kota beragam bergantung pada komitmen masing-masing daerah. Selain itu, perubahan kelembagaan ini juga berpengaruh pada pelayanan publik di bidang keluarga berencana karena jumlah PLKB yang menurun.

Harus diakui bahwa keluarga berencana bukan lagi topic yang seksi sehingga gaung program keluarga berencana kurang terdengar lagi. Agar program keluarga berencana dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah di tingkat nasional dan daerah sampai pada petugas di tingkat lini. Dukungan politis juga diperlukan baik dari legislatif di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, diperlukan juga dukungan dari pihak-pihak lain seperti LSM dan tokoh-tokoh di dalam masyarakat. Dengan demikian, perlu disadari bahwa program keluarga berencana perlu menjadi perhatian semua pihak agar kemudian dapat mencapai target-target kependudukan yang diharapkan. Lebih jauh lagi, dengan terpenuhinya target-target kependudukan itu maka akan menjadi bekal untuk melakukan pembangunan.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.