Pengaruh Implementasi Kebijakan Perdagangan Terhadap Manajemen Standarisasi dan Supervisi Barang Kebutuhan Pokok untuk Peningkatan Hak Konsumen di Kabupaten Garut

Yusup Hermawan

Abstrak


Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruhImplementasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri terhadap Manajemen Standarisasi dan Supervisi Barang Kebutuhan Pokok untuk Peningkatan Hak Konsumen di Kabupaten Garut. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis statistik dengan model analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi KebijakanPerdagangan Dalam Negeri berpengaruh secara signifikan terhadap Manajemen Standarisasi dan Supervisi Barang Kebutuhan Pokok untuk Peningkatan Hak Konsumen di Kabupaten Garut.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Iskandar, Jusman. 2005/a. Kapita Selekta Administrasi Negara dan Kebijakan Publik. Bandung: Puspaga.

---------------.2005/c. Beberapa Indeks dan Skala Pengukuran Variabel-Variabel Sosial dan Psikologi, Program Pascasarjana, UNIGA.

---------------. 2005/d. Manajemen Publik. Bandung: Puspaga.

---------------. 2009Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Puspaga.

Kristiadi. 2000. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. Jakarta: Bumi Aksara.

Siagian, Sondang P. 2007. Filsafat Administrasi. Jakarta: Gunung Agung.

Singarimbun dan Efendi. 2001. Metode Penelitian administrasi. Bandung: CV. Alfabeta.

Sudjana. 2000. Metoda Statistika. Bandung: Tarsito.

Sugiyono. 2008. Metodologi Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.

Supriatna, Cahya. 2000. Akuntabilitas Pemerintah Dalam Administrasi Publik. Bandung: Indra Prahasta.

Wahab, Abdul, Solichin. 2007. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Yudhoyono, Bambang. 2008. Otonomi Daerah (Desentralisasi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Dokumen-dokumen

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tenangPemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah

Keputusan Bupati Garut Nomor 408 Tahun 2008 tentang tugas pokok fungsi dan tatakerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Garut.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.