Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Anggaran Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Mewujudkan Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten Garut

Yusup Hermawan

Abstrak


Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Anggaran terhadap Pengelolaan APBD Untuk Mewujudkan Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten Garut. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis statistik dengan model analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan APBD Untuk Mewujudkan Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten Garut.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Dunn, William, 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.

Handoko, T. Hani. 2001. Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia. Yogyakarta: BPFE.

___________. 2007, Manajemen: Edisi V. Yogyakarta: BPFE.

Hasibuan, Malayu, S.P. 2007. Manajemen Sumberdaya Manusia: edisi revisi.

Iskandar, Jusman. 2009a, Kapita Selekta Administrasi Negara. Bandung: Puspaga.

____________. 2009b. Manajemen Publik. Bandung: Puspaga.

____________. 2009c. Metodologi Penelitian Administrasi. Bandung: Puspaga.

____________. 2009d. Teori Administrasi. Bandung: Puspaga.

____________. 2009. Beberapa Indeks dan Skala Pengukuran Variabel-Variabel Sosial dan Psikologi. Bandung: Puspaga.

LAN dan BPKP. 2001. Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah, Modul 3 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Jakarta.

____________, 2002, Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta.

Lubis. 2001. Manajemen, Pengertian dan Masalah. Bandung: PT. Bina Karya.

Mangkunegara, Anwar Prabu . 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mardiasmo, 2001.Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Nawawi, Hadari. 2002. Manajemen Strategik. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.

Poerwadarminta, W.J.S,2002. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Program Pascasarjana Universitas Garut, 2009, Pedoman Penulisan Tesis, Program Pascasarjana Uniga. Garut

Rusli, Budiman. 2004, Isu-Isu krusial Administrasi Publik Kontemporer. Bandung: Lepsindo.

____________, (2003), Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif, Bandung: Hakim Publishing.

_____________, (2003), Administrasi Publik Kontemporer. Bandung: Hakim Publishing.

Sedarmayanti. 2002. Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja. Bandung: Mahdar Maju.

Siagian, Sondang P. 2001. Filsafat Administrasi. Jakarta: PT Gunung Agung.

Singarimbun dan Effendi. 2010. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES.

Soeharto 2000. Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional. Jakarta: Erlangga.

Steers. Rivhard. M. 2000. Efektivitas Organisasi: edisi VI. Jakarta: Erlangga.

Sudjana. 2000. Teknik Analisis Regresi dan Korelasi. Bandung: Binacipta.

Sugiyono. 2002. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Jakarta: Alfabeta.

. 2002. Metode Penelitian Administratif. Bandung: Alfabeta.

Sunggono. Bambang. 2001. Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.

Suparmoko, M. 2002. Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek: edisi keenam. Yogyakarta: BPFE.

Supriatna, Tjahya. 2000. Manajemen dan Birokrasi Pemerintahan. Program Pascasarjana. Unjani dan STPDN Bandung.

Thoha, Miftah. 2002. Kebijakan dan Pelayanan Publik. Jakarta: PT. Grafindo Perkasa.

___________. 2000. Dimensi – dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: CV. Rajawali.

Wahab, A. Solichin. 2002,. Analisis Kebijaksanaan. Jakarta: Bumi Aksara.

Dokumen dan Peraturan-Peraturan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-undang No 32 tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung-jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Garut Nomor 413 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut.

Sekretariat Daerah Kabupaten Garut : “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2009”

Laporan Realisasi APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2009, Kantor DPPKA Kabupaten Garut.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.